Wisata Indonesia - Di masa pemerintahan Presiden Jokowi, proposal pemindahan ibu kota Indonesia kembali menjadi perbincangan hangat. Kenyataannya, hal ini juga telah didiskusikan semenjak zaman kepresidenan Soekarno dan juga selama masa kolonial Belanda. Kota Palangkaraya (ibukota Provinsi Kalimantan Tegah) menjadi calon ibu kota gres Indonesia sebagai sentra politik dan manajemen Indonesia yang baru.
Terlepas dari wacana tersebut, ternyata kabupaten Sambas yang secara administratif berada di Provinsi Kalimantan Barat telah berhasil melaksanakan perpindahan ibu kota kabupaten. Ibu kota kabupaten yaitu sebuah kota non-otonom yang menjadi tempat kedudukan sentra pemerintahan dari sebuah kabupaten.
Sejarah terbentuknya Kabupaten Sambas berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 perihal Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1953 perihal Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Ibu kota kabupaten Sambas yaitu Singkawang, luas wilayah 32.296 km2 yang terdiri dari 17 kecamatan dan 600 desa.
Berdasarkan data tahun 1994, penduduk Sambas berjumlah 810.862 jiwa. Jumlah ini menunjukkan bahwa pada eranya, kabupaten Sambas merupakan kabupaten dengan penduduk terpadat diantara kabupaten lainnya di Kalimantan Barat. Wilayah kabupaten Sambas menurut bekas wilayah Kesultanan Sambas.
Wilayah tersebut lalu terus bertahan hingga lalu pada tahun 2000, atas derma dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dan derma Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dimekarkan menjadi 3 Daerah Pemerintahan yaitu Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, dan Kabupaten Bengkayang hingga kini ini.
J. C. Oepang Oeray (Gubernur Kalbar ketika itu) pribadi menyikapi aspirasi dan desakan masyarakat Sambas dengan melaksanakan pembangunan gedung dan rumah-rumah dinas di kompleks pembangunan Desa Dalam Kaum (Kecamatan Sambas) sebagai langkah awal persiapan perpindahan Ibukota Kabupaten Sambas ke Kota Sambas.
Perpindahan ibu kota Kabupaten Sambas dari Singkawang ke Sambas, diusulkan kepada Pemerintah Pusat pada Tahun 1997. Setelah melewati proses yang panjang, hasilnya ditetapkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 perihal Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tersebut Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa dengan dibentuknya Kabupaten Bengkayang, Ibukota Kabupaten Sambas dipindahkan dari Singkawang ke Sambas.
Oleh masyarakat Kabupaten Sambas yang kini ini, tanggal 15 Juli diperingati sebagai HUT Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Sambas. Sedangkan, Kota Singkawang terbentuk pada tanggal 17 Oktober 2001 menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2001 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di Jakarta bersamaan dengan 12 Kota lainnya se-Indonesia.
Seperti dilansir dari situs resmi Pemkab Sambas, 10 nama telah disebut oleh Pemerintah Daerah sebagai tokoh yang paling besar lengan berkuasa atas kembalinya Sambas menjadi ibukota Kabupaten, diantaranya yaitu Djuhardi H Alwi, H Darwis Mochtar, H. Munzir Ramli, H. Ismet Gifni, Uray Barudin Idris, H. Badran Hambi, Drs H Uray Darmansyah, Y Mistak, H Burhan Zahtra, dan Asyarin Imran.
Dewasa ini, Kabupaten Sambas hanya mempunyai luas wilayah 639.570 ha (4,36% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat) dengan dikelilingi perairan maritim seluas 1.467,84 Km². Kabupaten Sambas terletak pada 2°08 hingga dengan 2°33 Lintang Utara dan 108°04 hingga dengan 108°39 Bujur Timur.
Wilayah Kabupaten Sambas terbagi atas 19 kecamatan yang terdiri dari Selakau, Pemangkat, Jawai, Tebas, Sambas, Sejangkung, Teluk Keramat, Paloh, Sajingan Besar, Galing, Subah, Tekarang, Semparuk, Sebawi, Sajad, Jawai Selatan, Tangaran, Selakau Timur dan Salatiga.
Wilayah Kabupaten Sambas secara keseluruhan berbatasan dengan:
- Bagian utara berbatasan dengan wilayah Serawak Malaysia;
- Bagian selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang;
- Bagian barat berbatasan dengan Laut Natuna;
- Bagian timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bengkayang dan wilayah Serawak Malaysia.
Pada peringatan HUT Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Sambas ke-18 dan berbarengan dengan Hari Makara Kota Sambas ke-386, Atbah Romin Suhaili selaku Bupati Sambas kini ini mengajak seluruh masyarakat Sambas untuk hormati istana Alwatzikoebillah sebagai pemimpin formal di Sambas, dan menjaga budaya serta wilayah Kesultanan Sambas sebagai sumber heritage kita.
 |
| Kab. Bengkayang hasil pemekaran wilayah dari Kab. Sambas || Kota Singkawang hasil pemekaran wilayah dari Kab. Bengkayang |
Wilayah Kesultanan Sambas sejatinya mencakup Kabupaten Sambas yang lama. Seperti dilansir antarakalbar, tiga kepala kawasan di wilayah SingBeBas yakni Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang dan Sambas bersepakat untuk merencanakan pembentukan provinsi baru. Hal tersebut mereka sampaikan pada halal bihalal Forum Masyarakat Peduli Pantai Utara (Formptura) di Kantor Wali Kota Singkawang.
Walaupun ini masih wacana baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, tentunya ini akan menciptakan Sambas Raya semakin maju dan terdepan dengan segala potensi yang ada dari Sambas, Bengkayang, dan Singkawang.
Menurut Wisata Indonesia, laba geografi Sambas Raya lebih bersahabat ke Sarawak (Malaysia), sehingga pembangunan jalan lintas batas antar-negara dapat lebih cepat selesai. Keuntungan historis, Sarawak dan Sambas mempunyai hubungan sejarah yang kuat dan dari komposisi etnisnya juga sama yaitu terdiri dari 3 etnis lebih banyak didominasi (Melayu, Dayak, dan Tionghoa).
Terlepas dari wacana perpindahan ibu kota Indonesia dan wacana pembentukan Provinsi Sambas Raya, partisipasi masyarakat dinilai sangat penting dalam proses pembangunan wilayah SingBeBas. Masyarakat yaitu subyek dari proses pembangunan sedangkan pemerintah yaitu pemberi arah dan fasilitator. Jika subyek tidak berperan secara baik maka proses pembangunan tidak akan berhasil.
0 komentar:
Posting Komentar